Makassar- Polemik seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional asal Sulawesi Selatan menjadi perhatian publik setelah muncul kabar seorang siswi asal Makassar yang disebut batal berangkat ke Istana Negara untuk peringatan Hari Kemerdekaan RI 2026.
Isu tersebut berkembang cepat di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan ketidaktransparanan seleksi hingga tudingan adanya perlakuan diskriminatif dalam proses penentuan peserta nasional.
Di tengah polemik yang membesar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, memberikan penjelasan dalam wawancara di Kompas TV yang tayang melalui kanal YouTube.
Bustanul menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan berdasarkan akumulasi nilai peserta.
“Kami pastikan bahwa pelaksanaan seleksi ini terlaksana dengan transparan, objektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa siswi yang menjadi sorotan publik tetap dinyatakan lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Namun untuk tingkat nasional, penentuan dilakukan berdasarkan peringkat nilai akhir peserta.
“Jadi Kathleen ini di urutan ketujuh nilainya. Sementara yang dikirim hanya tiga pasang,” kata Bustanul.
Ia juga membantah isu pencoretan nama setelah pengumuman resmi.
“Kalau penggantian berarti ada pengumuman awal lalu diganti. Sampai kemarin belum ada pengumuman,” ujarnya.
Tudingan diskriminasi rasial yang sempat berkembang di media sosial juga dibantah.
“Kalau memang ada rasisme, harusnya Kathleen tidak lolos juga di tingkat provinsi,” katanya.
Namun terlepas dari penjelasan resmi tersebut, polemik telanjur berkembang menjadi perdebatan yang lebih besar daripada sekadar hasil seleksi.
Publik tampak tidak hanya bereaksi terhadap siapa yang lolos atau tidak lolos. Yang lebih menyentuh emosi masyarakat adalah rasa bahwa proses menuju panggung nasional seharusnya menjadi simbol paling murni dari meritokrasi: siapa yang terbaik, dialah yang diberi kesempatan.
Karena itu, ketika muncul kesan adanya perubahan atau ketidakjelasan informasi, respons publik menjadi jauh lebih emosional dibanding polemik administratif biasa.
Paskibraka bukan sekadar program pembinaan pelajar. Di mata masyarakat, ia adalah simbol kehormatan, nasionalisme, disiplin, dan prestasi generasi muda. Ketika simbol sebesar itu tersentuh isu ketidakadilan, ruang publik dengan cepat berubah menjadi ruang kecurigaan.
Di era media sosial, persepsi sering kali terbentuk lebih dahulu sebelum klarifikasi resmi datang. Potongan video, narasi emosional, dan asumsi publik bergerak jauh lebih cepat dibanding penjelasan administratif yang panjang.
Akibatnya, persoalan yang mungkin awalnya bersifat teknis berubah menjadi krisis kepercayaan.
Kritik publik dalam kasus ini tidak selalu berarti masyarakat menolak hasil seleksi. Banyak yang sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa ruang prestasi generasi muda tetap dijaga dari segala kemungkinan intervensi, perlakuan tidak setara, atau ketidakjelasan proses.
Sebab bagi generasi muda, kepercayaan terhadap sistem sering kali dibangun dari pengalaman-pengalaman simbolik seperti ini. Ketika panggung prestasi dianggap tidak sepenuhnya transparan, yang terganggu bukan hanya hasil seleksi, tetapi juga keyakinan bahwa kerja keras akan selalu mendapat tempat yang adil.
Di sisi lain, penjelasan Bustanul Arifin menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga legitimasi proses seleksi dengan menekankan aspek objektivitas penilaian. Klarifikasi tersebut penting agar ruang publik tidak sepenuhnya dipenuhi asumsi yang belum tentu sesuai fakta.
Namun polemik ini tetap menjadi pengingat bahwa dalam sistem yang menyangkut simbol kebangsaan dan prestasi anak muda, transparansi tidak cukup hanya dilakukan, tetapi juga harus mampu dirasakan publik.
Karena di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap banyak proses seleksi di ruang publik, satu kabar tentang dugaan ketidakadilan sering kali cukup untuk membangkitkan kecurigaan kolektif yang lebih besar.
Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya nama peserta atau hasil seleksi, tetapi juga kepercayaan generasi muda terhadap nilai meritokrasi itu sendiri.
