Di tengah berbagai polemik yang mengiringi Badan Gizi Nasional (BGN), perhatian publik selama ini lebih banyak tertuju pada persoalan anggaran, pengadaan, maupun dinamika hukum yang belakangan mencuat.
Namun ada pertanyaan yang mungkin lebih mendasar.
Apakah program sebesar ini dibangun di atas fondasi perencanaan yang cukup kuat sejak awal?
Dalam kajian sosiologi pembangunan, terdapat pendekatan yang dikenal luas sebagai Logical Framework Approach (LFA). Metode ini mengajarkan satu prinsip sederhana: sebelum sebuah program dijalankan, pemerintah harus terlebih dahulu memahami masalah yang hendak diselesaikan, menentukan tujuan yang terukur, memetakan risiko, menyiapkan indikator keberhasilan, serta menyusun mekanisme pelaksanaan secara jelas.
Prinsip tersebut lahir dari kesadaran bahwa semakin besar anggaran sebuah program, semakin kecil ruang yang tersedia untuk kesalahan perencanaan.
Karena itu, ketika publik mendengar adanya petunjuk teknis yang disempurnakan setelah program berjalan, perubahan mekanisme operasional yang berulang, hingga berbagai penyesuaian tata kelola di tengah implementasi, muncul pertanyaan yang wajar:
Apakah desain program sudah benar-benar matang sebelum diluncurkan?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Nilai anggaran yang sangat besar menuntut standar perencanaan yang juga tinggi.
Yang menarik, diskusi publik selama ini lebih banyak berkisar pada capaian yang bersifat administratif dan operasional.
Masyarakat lebih sering mendengar berapa banyak dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun, berapa banyak tenaga yang direkrut, berapa jumlah sekolah yang terlayani, atau berapa juta porsi makanan yang telah didistribusikan.
Semua itu penting.
Namun dalam kerangka perencanaan pembangunan, indikator tersebut sesungguhnya masih berada pada level output.
Output menjawab pertanyaan sederhana:
“Apa yang berhasil dikerjakan?”
Misalnya:
- berapa dapur yang beroperasi,
- berapa porsi makanan yang dibagikan,
- berapa sekolah yang menerima layanan,
- berapa anggaran yang terserap.
Masalahnya, keberhasilan sebuah program publik tidak berhenti pada output.
Di atas output terdapat outcome, yaitu perubahan yang dihasilkan dari program tersebut.
Dalam konteks gizi, outcome dapat berupa:
- menurunnya prevalensi anemia pada anak,
- meningkatnya status gizi siswa,
- meningkatnya konsentrasi belajar,
- berkurangnya angka kekurangan gizi pada kelompok sasaran.
Outcome menjawab pertanyaan yang lebih penting:
“Apa yang berubah karena program ini?”
Sayangnya, diskusi mengenai outcome masih jauh lebih sedikit dibanding pembicaraan mengenai output (luaran).
Publik relatif jarang mendengar indikator-indikator dampak gizi yang hendak dicapai dalam jangka menengah. Lebih jarang lagi mendengar bagaimana pemerintah akan mengukur keberhasilan perubahan tersebut secara ilmiah dan berkala.
Padahal dalam prinsip LFA, output hanyalah alat.
Tujuan sesungguhnya terletak pada outcome (hasil).
Yang lebih menarik lagi, terdapat satu level yang hampir tidak pernah menjadi bahan diskusi publik, yaitu impact (dampak).
Impact adalah perubahan jangka panjang yang menjadi alasan utama program itu dilahirkan.
Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, impact dapat berupa:
- peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,
- penurunan stunting secara berkelanjutan,
- peningkatan produktivitas generasi mendatang,
- bahkan kontribusi terhadap bonus demografi nasional.
Impact menjawab pertanyaan terbesar:
“Indonesia ingin menjadi seperti apa setelah program ini berjalan bertahun-tahun?”
Sayangnya, percakapan mengenai impact seolah tenggelam di tengah hiruk-pikuk target operasional.
Publik disuguhkan angka dapur.
Publik disuguhkan angka distribusi.
Publik disuguhkan angka serapan anggaran.
Namun publik belum banyak diajak memahami bagaimana seluruh angka tersebut terhubung dengan tujuan besar pembangunan manusia Indonesia.
Di sinilah kritik terhadap tata kelola menjadi penting.
Sebab dalam perencanaan modern, keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang berhasil diciptakan.
Jika perhatian terlalu terpusat pada output, pemerintah berisiko terjebak pada apa yang oleh para ahli kebijakan disebut sebagai activity trap—jebakan merasa berhasil karena banyak kegiatan terlaksana, padahal dampak akhirnya belum tentu tercapai.
Tentu tidak adil menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis gagal hanya karena berbagai pertanyaan tersebut belum terjawab sepenuhnya.
Program ini masih berjalan dan manfaatnya mungkin telah dirasakan oleh banyak penerima.
Namun justru karena program ini begitu besar dan strategis, publik berhak mengetahui bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan hari ini, tetapi juga perubahan apa yang ingin dicapai lima, sepuluh, atau bahkan dua puluh tahun mendatang.
Karena pada akhirnya, uang negara tidak dibelanjakan untuk menghasilkan output.
Uang negara dibelanjakan untuk menghasilkan perubahan.
Dan perubahan itulah yang dalam bahasa perencanaan disebut outcome dan impact.
Mungkin pelajaran paling penting dari berbagai polemik yang mengiringi BGN hari ini bukan sekadar soal tata kelola anggaran atau dinamika kelembagaan.
Melainkan pengingat bahwa program besar membutuhkan cara berpikir yang besar pula.
Tidak cukup menghitung berapa yang dibangun.
Tidak cukup menghitung berapa yang dibagikan.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut benar-benar membawa Indonesia menuju tujuan yang sejak awal dijanjikan kepada publik.
Redaksi
