BONE – Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membenahi sektor pertanahan yang dinilai masih rawan persoalan.
Rakor dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dengan tema “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Andi Sudirman Sulaiman menyoroti masih banyaknya aset negara yang belum dimanfaatkan sesuai peruntukan. Ia menegaskan pentingnya penertiban sebagai langkah awal menciptakan tata kelola yang bersih dan produktif.
“Aset negara harus dikelola dengan baik dan sesuai peruntukannya. Jika tidak, justru menjadi potensi masalah yang dapat menghambat pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan peran KPK tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga pendampingan kepada pemerintah daerah.
“KPK hadir bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga pendampingan. Kami ingin memastikan setiap persoalan pertanahan di daerah dapat diselesaikan secara sistematis dan sesuai regulasi,” lanjutnya.
Selain itu, Gubernur berharap seluruh kepala daerah memahami sembilan paket program kerja sama yang telah disiapkan agar implementasinya berjalan optimal.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Wahyu Setiawan, menyebut pelayanan publik di bidang pertanahan masih menjadi salah satu titik rawan praktik korupsi.
“Pelayanan pertanahan merupakan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga harus dipastikan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, KPK akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi dan supervisi.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem, memperbaiki integrasi data, dan meminimalisir celah penyimpangan dalam layanan pertanahan,” imbuhnya.
Rakor tersebut juga menegaskan implementasi kerja sama antara KPK dan ATR/BPN dalam mendorong transformasi layanan pertanahan dan tata ruang, termasuk optimalisasi pemanfaatan tanah dan ruang untuk mendorong perekonomian daerah.
Sebanyak sembilan paket program disiapkan, di antaranya integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, hingga percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Program lainnya meliputi sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung pencegahan korupsi di sektor pertanahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
“Kami siap mengimplementasikan program-program yang telah disusun bersama KPK dan ATR/BPN. Ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pelayanan pertanahan agar lebih transparan, cepat, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembenahan sektor pertanahan akan berdampak langsung terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan tata kelola pertanahan yang baik, kita tidak hanya mencegah potensi korupsi, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih luas,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan, serta para bupati/wali kota se-Sulsel atau yang mewakili.
Hadir mendampingi Wakil Bupati Bone, Penjabat Sekretaris Daerah Bone, Inspektur Daerah Bone, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Bone. (*)
