MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan bersama instansi terkait berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bone sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas dugaan penjualan pupuk bersubsidi dan non-subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
RDP tersebut digelar setelah DPRD Sulsel menerima surat permohonan dari LSM Merdeka Kabupaten Bone terkait dugaan pelanggaran dalam distribusi pupuk.
RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi B DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (3/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud dan dihadiri Komisi B DPRD Sulsel, PT Pupuk Indonesia, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan LSM Merdeka Bone.
Dalam rapat tersebut, DPRD Sulsel menyoroti dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone.
LSM Merdeka Bone menyampaikan adanya dugaan penjualan pupuk di atas HET di lima kecamatan, yakni Amali, Sibulue, Cina, Tonra, dan Mare.
Selain itu, rapat juga membahas dugaan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada petani dengan alasan biaya pengantaran yang nilainya tidak seragam.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Pupuk Indonesia menegaskan bahwa biaya tambahan hanya dapat dikenakan berdasarkan kesepakatan dan berada di luar ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud menegaskan bahwa DPRD bersama instansi terkait berencana turun langsung ke lapangan guna memverifikasi berbagai laporan yang telah diterima.
“Semua laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti melalui pengecekan langsung di lapangan. Jika terbukti ada pelanggaran, tentu akan ada rekomendasi dan langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Yasir.
RDP tersebut menghasilkan komitmen untuk melakukan pendalaman melalui kunjungan lapangan serta evaluasi terhadap distributor dan pengecer yang diduga tidak menjalankan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran dan melindungi kepentingan petani.
Sementara itu, petani berharap sidak yang direncanakan DPRD Sulsel bersama instansi terkait tidak hanya difokuskan pada lima kecamatan yang telah dilaporkan.
Mereka meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Bone.
“Kalau memang akan dilakukan sidak, kami berharap tidak hanya di lima kecamatan yang sudah dilaporkan. Ada laporan ataupun tidak, kalau perlu seluruh kecamatan di Kabupaten Bone diperiksa agar kondisi sebenarnya di lapangan bisa diketahui dan tidak ada lagi dugaan permainan pupuk yang luput dari pengawasan,” ujarnya salah seorang petani.
