JAKARTA – Komisi IV DPRD Kabupaten Bone membawa empat aspirasi utama tenaga pendidik ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada Kamis (23/7/2026).
Empat isu tersebut meliputi kuota rombongan belajar (rombel), penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendataan guru honorer melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) guru.
Rombongan Komisi IV diterima jajaran Direktorat Jenderal Kemendikdasmen untuk membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian para guru di Kabupaten Bone.
Ketua Komisi IV DPRD Bone, A. Muh. Salam alias Lilo AK, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang diterima dari tenaga pendidik.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan persoalan yang dihadapi guru mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah semua aspirasi teman-teman guru diterima langsung oleh Pak Dirjen. Setelah kami kembali ke Bone, kami akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti hasil pembahasan bersama kementerian,” ujar Lilo, Jumat (24/7/2026).
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, persoalan kuota rombel, penempatan PPPK khususnya di daerah terpencil, pendataan guru honorer dalam sistem Dapodik, hingga pemberian tamsil merupakan isu yang paling banyak disampaikan para guru kepada Komisi IV.
Karena itu, pihaknya membawa seluruh aspirasi tersebut ke Kemendikdasmen agar dapat dibahas sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
Ia menegaskan Komisi IV DPRD Bone akan terus mengawal hasil koordinasi tersebut hingga ada tindak lanjut yang dapat memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik.
“Kami berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi guru di Kabupaten Bone, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan,” tutupnya.
