Jakarta- Pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengenai penghentian ekspansi minimarket modern kembali ramai dibicarakan publik dalam beberapa hari terakhir. Padahal pernyataan tersebut sebenarnya bukan disampaikan baru-baru ini.
Ucapan itu muncul dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12 November 2025. Dalam forum tersebut, Yandri berbicara mengenai penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai instrumen ekonomi desa.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri dalam rapat tersebut.
Saat disampaikan pertama kali, pernyataan itu tidak menimbulkan gelombang besar di ruang publik. Namun beberapa bulan kemudian, potongan video dan kutipannya kembali beredar luas di media sosial dan memicu polemik nasional.
Fenomena itu memperlihatkan bagaimana sebuah pernyataan politik di era digital tidak selalu menjadi besar pada saat diucapkan, melainkan ketika publik mulai merasa terhubung secara emosional dengan makna di dalamnya.
Di tengah situasi ekonomi yang dipenuhi kecemasan soal lapangan kerja, persaingan usaha, dan ketidakpastian pasar, kalimat tentang penghentian ekspansi ritel modern tidak lagi dipahami sekadar sebagai opini dalam forum rapat. Ia berubah menjadi simbol kekhawatiran yang lebih besar: apakah negara mulai melihat pertumbuhan ekonomi sebagai pertarungan antara usaha besar dan usaha kecil.
Sebagian masyarakat memandang pernyataan tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap ekonomi desa yang selama ini dianggap tertinggal oleh dominasi jaringan ritel modern. Namun sebagian lain menangkap kesan bahwa untuk membesarkan koperasi, negara justru perlu membatasi ruang usaha pihak lain.
Di titik itulah ruang kritik publik mulai terbentuk.
Sebab dalam prinsip ekonomi yang sehat, membesarkan yang kecil seharusnya tidak harus dilakukan dengan mengecilkan yang besar. Negara idealnya hadir untuk memastikan seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan berkembang secara adil, baik koperasi desa, warung rakyat, maupun ritel modern.
Koperasi membutuhkan dukungan negara agar mampu tumbuh kuat dan mandiri. Tetapi usaha besar juga merupakan bagian dari aktivitas ekonomi nasional yang menciptakan lapangan kerja, rantai distribusi, dan investasi. Ketika narasi kebijakan terdengar seolah menempatkan keduanya dalam posisi saling meniadakan, publik mulai membaca adanya kecenderungan negara memilih pihak dalam kompetisi ekonomi.
Respons itulah yang kemudian berkembang luas di media sosial. Potongan pernyataan lama mendapat makna baru karena bertemu dengan situasi sosial yang berbeda. Kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi membuat isu tersebut terasa lebih sensitif dibanding saat pertama kali diucapkan.
Merespons polemik yang berkembang, sejumlah anggota DPR RI menegaskan bahwa tidak pernah ada keputusan resmi DPR mengenai penutupan minimarket demi Koperasi Merah Putih. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan bahwa isu tersebut bukan keputusan lembaga, melainkan bagian dari dinamika diskusi dalam rapat kerja.
Penegasan itu penting untuk meredakan persepsi bahwa negara sedang bergerak menuju pembatasan usaha modern secara formal.
Namun terlepas dari klarifikasi tersebut, polemik ini menunjukkan satu kenyataan penting dalam komunikasi publik modern: masyarakat tidak hanya mendengar kebijakan, tetapi juga membaca arah psikologis dari bahasa yang digunakan pejabat negara.
Karena itu, tantangan pemerintah hari ini bukan sekadar membangun koperasi atau menjaga investasi ritel modern. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan publik tetap merasa bahwa negara berdiri sebagai pengadil yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
Sebab ketika masyarakat mulai merasa bahwa pertumbuhan satu sektor hanya mungkin terjadi dengan membatasi sektor lain, yang tumbuh bukan hanya perdebatan ekonomi, tetapi juga kecemasan kolektif tentang rasa keadilan dalam kebijakan negara.
