Opini ditulis oleh Dr. Sulvinajayanti, M. I. Kom.
Seorang siswa kelas XII menggulir layar ponselnya di sela jam istirahat. Dalam satu menit, puluhan unggahan lewat: video pendek, meme, potongan pertandingan sepak bola, dan terselip di antaranya brosur penerimaan mahasiswa baru dari sebuah kampus. Ibu jarinya berhenti tak sampai dua detik, lalu kembali menggulir.
Dua detik itulah medan pertarungan komunikasi hari ini. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 mencatat 235 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, dan hampir sembilan dari sepuluh anak muda generasi Z sudah daring. Di layar yang sama, lebih dari 2.800 perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2.713 di antaranya swasta—berebut perhatian calon mahasiswa, belum terhitung kampus keagamaan di bawah Kementerian Agama. Di sisi lain, para pengelola kampus swasta mengeluhkan jumlah mahasiswa baru yang terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam situasi seperti itu, materi promosi bukan lagi pelengkap. Ia adalah pintu pertama. Sayangnya, tidak sedikit pintu itu justru membuat orang enggan mengetuk.
Masalahnya jarang terletak pada kurangnya informasi. Justru sebaliknya, halamannya terlalu penuh. Hampir semua hal ingin dimuat sekaligus nama lembaga, slogan, jadwal, foto bangunan, deretan tokoh sehingga mata pembaca tak tahu harus berhenti di mana. Gejala ini juga bukan milik dunia kampus saja. Poster layanan publik, spanduk program pemerintah daerah, hingga flyer kegiatan keagamaan kerap mengidap penyakit serupa. Ia mencerminkan satu kekurangan yang jarang dibicarakan: literasi visual kelembagaan.
Semiotika, ilmu tentang tanda dan cara manusia memaknainya, membantu menjelaskan mengapa halaman yang penuh justru terasa sunyi. Semiolog Perancis Roland Barthes membedakan dua lapis makna dalam setiap tanda. Ada denotasi, yakni apa yang tampak secara harfiah. Ada pula konotasi, yakni kesan, perasaan, dan nilai yang muncul di benak orang yang melihatnya.
Ambil contoh foto gedung yang kerap menjadi andalan materi promosi. Secara denotatif, foto itu sekadar memperlihatkan bangunan. Bagi pembuatnya, gedung itu mungkin melambangkan kemapanan. Namun, bagi remaja yang melihatnya sekilas, gedung tanpa seorang pun di dalam bingkai bisa terasa sepi, kaku, bahkan berjarak. Apalagi jika fotonya buram atau pecah saat dicetak; klaim “unggul” di sebelahnya seketika kehilangan daya. Makna, dengan kata lain, tidak sepenuhnya ditentukan oleh pembuat pesan. Pembacalah yang memutuskan makna mana yang tertangkap.
Logika yang sama berlaku untuk figur. Foto tokoh berbusana resmi menghadirkan konotasi struktur dan wibawa. Foto mahasiswa yang tertawa di laboratorium atau berbincang dengan warga di lokasi pengabdian menghadirkan konotasi lain: inilah pengalaman yang bisa kamu miliki. Calon mahasiswa ingin melihat dirinya di masa depan. Ketika ruang terbesar justru diisi sosok yang jauh dari dunia mereka, pesan promosi diam-diam berubah menjadi pesan seremonial.
Begitu pula tulisan. Logo, akronim, dan istilah kelembagaan mendapat maknanya dari kesepakatan di kalangan orang dalam. Bagi pelajar sekolah menengah, deretan logo dan singkatan bisa jadi tak berarti apa-apa. Slogan seperti “kampus masa depan” atau “berdaya saing global” terdengar meyakinkan bagi penulisnya, tetapi tanpa bukti konkret ia hanya kata sifat yang mengambang. Sementara itu, hal yang paling dicari pembaca adalah program studi apa yang tersedia, jalur masuk mana yang dibuka, kapan batas pendaftarannya kerap tercetak paling kecil di sudut halaman.
Filsuf Amerika Charles Morris memberi cara sederhana untuk memeriksa semua ini lewat tiga pertanyaan. Pertanyaan sintaktik: bagaimana elemen disusun dan ke mana mata digiring lebih dulu? Pertanyaan semantik: makna apa yang dikandung setiap elemen? Pertanyaan pragmatik: apa yang dipahami, dirasakan, dan dilakukan pembaca setelah melihatnya? Banyak materi publikasi lembaga berhenti pada pertanyaan “apa yang ingin kita tampilkan”. Padahal, ukuran keberhasilannya terletak pada pertanyaan ketiga.
Persoalan ini menjadi lebih serius ketika menyangkut lembaga publik. Informasi layanan kesehatan, prosedur administrasi kependudukan, atau peringatan dini bencana yang dikemas buruk bukan sekadar urusan estetika. Ia menyangkut hak warga untuk memahami informasi yang ditujukan kepada mereka. Di titik ini, desain komunikasi visual tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan selera, melainkan bagian dari tata kelola komunikasi publik.
Karena itu, pendidikan komunikasi perlu ikut menjawab. Sejumlah program studi komunikasi, termasuk Komunikasi dan Penyiaran Islam, mulai membuka konsentrasi desain komunikasi visual. Langkah ini patut dibaca sebagai jawaban atas zaman. Sejarah dakwah sendiri adalah sejarah medium: dari mimbar ke radio, dari radio ke televisi, kini ke layar ponsel. Al-Qur’an mengenalkan prinsip qaulan baligha, perkataan yang sampai dan membekas di hati pendengarnya. Di era layar, prinsip itu juga berlaku bagi bahasa visual. Begitu pula nilai kejujuran (shidq): memakai foto orang tanpa izin atau membesar-besarkan prestasi dalam materi publikasi bukan semata kekeliruan teknis, melainkan persoalan etika.
Yang perlu dibentuk bukanlah operator aplikasi desain, sebab aplikasi bisa dipelajari lewat tutorial gratis. Yang dibutuhkan adalah komunikator yang membaca tanda sebelum memproduksinya: menimbang konotasi sebuah foto, mengenali simbol yang akrab bagi audiens, dan menata hierarki agar pesan sampai. Kampus, pesantren, masjid, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah daerah kini memproduksi konten visual setiap hari. Mereka membutuhkan orang-orang yang memahami pembaca sebelum membuka perangkat lunak.
Kembali ke siswa yang menggulir layar tadi. Ia tidak membutuhkan brosur yang paling ramai. Ia membutuhkan brosur yang dalam dua detik mampu menjawab pertanyaan sederhana di kepalanya: mengapa saya harus berhenti di sini? Sebelum mencetak ribuan lembar atau mengunggahnya ke media sosial, setiap lembaga perlu lebih dulu bertanya: siapa yang kita ajak bicara, apa yang ingin ia ketahui, dan apa yang kita harap ia lakukan. Jika jawabannya tak tampak dalam dua detik pertama, yang perlu direvisi mungkin bukan hanya desainnya, melainkan cara kita berpikir tentang komunikasi.
