BONE – Polemik bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terus menjadi sorotan. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU terjadi setiap hari dalam beberapa pekan terakhir, sementara stok BBM kerap dilaporkan habis sebelum waktu operasional berakhir.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang justru dirugikan dari situasi tersebut?
Di satu sisi, masyarakat umum menjadi pihak yang paling terdampak. Warga harus mengantre berjam-jam, bahkan ada yang bermalam di sekitar SPBU demi mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kadang dari pagi sampai siang belum tentu dapat. Bahkan ada yang sampai malam masih antre,” ujar Arto salah seorang warga, Minggu (5/4/2026).
Meski pemerintah, pihak Pertamina, hingga aparat kepolisian telah mengimbau agar masyarakat tidak panik karena stok disebut aman, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. BBM cepat habis dan antrean tak kunjung berkurang.
Situasi ini kemudian memicu berbagai spekulasi. Sejumlah warga menduga ada pihak-pihak tertentu yang justru diuntungkan dari kondisi tersebut.
Dugaan mengarah pada praktik pembelian BBM dalam jumlah besar menggunakan jeriken dengan dalih surat rekomendasi. Selain itu, muncul pula kecurigaan adanya kendaraan yang berulang kali mengantre, lalu BBM yang dibeli disedot untuk dijual kembali.
Menurut warga, kondisi ini tidak wajar jika hanya disebabkan oleh konsumsi normal. Terlebih, kendaraan pribadi umumnya tidak menghabiskan BBM dalam waktu singkat.
Ia juga menyebutkan, Kalau kendaraan travel atau kendaraan angkut lainnya keluar daerah pun biasanya isi di tempat tujuan, bukan terus di Bone.
“Kalau untuk pemakaian pribadi, tidak mungkin setiap hari isi penuh. Tapi ini antrean terus terjadi tiap hari. Jangan-jangan ada yang isi, disedot, lalu besok antre lagi,” ujar warga lainnya.
Di sisi lain, jika dugaan tersebut benar, maka oknum tertentu diduga menjadi pihak yang diuntungkan dari situasi ini, sementara masyarakat luas justru dirugikan.
Masyarakat pun mendesak pihak terkait untuk memperketat pengawasan distribusi BBM di lapangan. Mereka berharap ada langkah tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, agar polemik ini tidak terus berlarut dan merugikan masyarakat luas.
