Polemik Harga Pasir Halus di Bone, Oknum Kades Diduga Terima Fee Rp150 Ribu per Mobil

Ilustrasi

BONE – Polemik kenaikan harga pasir halus antara pihak penambang dan sopir dump truk yang beraktivitas di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Walannae, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akhirnya menemukan titik temu terkait harga.

Sebelumnya, sejumlah sopir dump truk mengaku keberatan dengan kenaikan harga pasir halus yang dinilai terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dianggap memberatkan sopir, terutama karena berdampak pada harga jual pasir kepada pelanggan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hendak membangun rumah.

Salah seorang sopir, menyebut, harga pasir halus yang sebelumnya berkisar Rp350 ribu per mobil, kemudian naik menjadi Rp500 ribu. Belakangan, sejumlah penambang disebut kembali menaikkan harga hingga Rp700 ribu per mobil.

“Harga pasir mulai Rp350 ribu kemudian ada kenaikan terus tembus Rp500 ribu, baru-baru ini sejumlah penambang pasir halus bersatu menaikkan menjadi Rp700 ribu,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika harga dari penambang mencapai Rp700 ribu, harga pasir hingga ke pelanggan diperkirakan bisa menembus Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta per mobil, tergantung jarak tempuh.

Sejumlah sopir sebelumnya telah berinisiatif menggelar musyawarah dengan pihak penambang. Mereka meminta agar harga pasir bertahan di angka Rp600 ribu per mobil.

Namun, permintaan tersebut awalnya belum disepakati pihak penambang.

Informasi terbaru dari salah seorang sopir, Sul menyebutkan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan dengan harga pasir di tingkat penambang sebesar Rp600 ribu per mobil.

“Sudah ada kesepakatan tadi malam bahwa pasir cuma mengalami kenaikan Rp100 ribu jadi harga di tambang berkisar Rp600 ribu, itu sudah mendingan,” ucapnya, Senin (16/11/2026).

Di tengah polemik tersebut, muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum kepala desa yang disebut menjadi salah satu pihak yang berinisiatif mendorong kenaikan harga pasir.

Informasi tersebut disampaikan seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menyebut, oknum kepala desa tersebut turut mendorong kenaikan harga pasir.

“Pak Desa juga disebut ngotot menaikkan harga padahal BBM tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Tak hanya itu, warga tersebut juga menyampaikan dugaan adanya penarikan fee sebesar Rp150 ribu per mobil dari penambang pasir kepada oknum kepala desa yang dimaksud.

“Katanya Rp150 ribu per mobil fee dari penambang untuk oknum kades, saya tidak tahu untuk apa dan tujuannya apa penarikan fee tersebut,” jelasnya.

Ia menduga kepala desa tersebut tidak terlibat langsung dalam aktivitas penambangan, namun disebut membiarkan aktivitas masyarakatnya berjalan dan diduga menerima fee dari setiap mobil yang mengangkut pasir.

“Pak desa tidak punya tambang tapi diduga membiarkan masyarakatnya menambang lalu ditarik fee per mobil,” ujarnya.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan penarikan fee tersebut masih sebatas keterangan warga berinisial D dan belum terverifikasi. Kebenarannya masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih melakukan penelusuran untuk mengungkap identitas oknum kepala desa yang dimaksud, sekaligus meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *