BONE – Pemerintah Kabupaten Bone tampaknya masih perlu menata ulang skala prioritas pembangunan infrastruktur. Meski Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan telah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan sebesar Rp 80 miliar dalam Parsial I APBD 2025, serta mengklaim keberhasilan memperjuangkan bantuan keuangan provinsi senilai Rp 500 miliar, sebagian ruas jalan penting justru belum tersentuh.
Salah satu yang luput dari perhatian adalah Jalan Poros Matuju–Mattoanging, yang menjadi akses vital antar tiga kecamatan. Ruas jalan sepanjang lima kilometer itu kini dalam kondisi rusak parah. Aktivitas truk tambang dan pabrik yang lalu-lalang saban hari memperparah kerusakan, meninggalkan lubang-lubang besar yang membahayakan pengguna jalan.
Namun, hingga pertengahan tahun anggaran berjalan, pembangunan jalan ini belum juga masuk dalam daftar pekerjaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Kabupaten Bone.
“Untuk ruas ini (Jalan Poros Matuju–Mattoanging, red) belum,” ujar Kepala Dinas BMCKTR H. Askar saat dikonfirmasi, Minggu (29/06/2025).
Askar tak merinci jalan mana yang masuk dalam anggaran tahun ini, meski Bupati telah membeberkan angka ratusan miliar. Penjelasan yang tak gamblang ini membuat publik bertanya-tanya, ke mana arah anggaran sebesar itu.
Warga setempat pun angkat suara. Zainal, salah satu tokoh masyarakat sekaligus relawan pemenangan pasangan BerAmal pada Pilkada lalu, mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji politik yang belum terwujud.
“Kami menagih janji Bupati dan Wakil Bupati Bone agar memprioritaskan wilayah kami, sesuai janjinya saat kampanye lalu di hadapan warga. Warga desa ini telah menyumbang kemenangan di atas 60 persen kepada BerAmal saat pilkada. Kami hanya ingin jalan kami segera diperbaiki,” ujar Zainal.
Ia menilai, sudah waktunya pemerintah daerah menepati komitmen yang disampaikan saat masa kampanye, terlebih jika janji tersebut membawa harapan besar bagi mobilitas dan ekonomi warga desa.
“Kami suarakan ini, karena ini kepentingan masyarakat banyak. Kami sudah 10 tahun menunggu jalan ini akan segera diperbaiki. Sudah saatnya sekarang warga menagih janji Bupati Bone,” tegasnya.
Pemerintah tentu memiliki pertimbangan teknis dalam setiap kebijakan pembangunan. Namun, harapan masyarakat tak bisa terus digantung. Apalagi ketika mereka merasa telah menunaikan bagiannya dalam demokrasi, lewat dukungan di bilik suara. Kini, giliran pemimpin yang menjawabnya lewat kerja nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.
